PorosBekasi.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan kebijakan transfer ke daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemerintah pusat mengalokasikan transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun.
Mengutip CNBC, Sabtu (16/8/2025), angka ini turun Rp269 triliun dibanding APBN 2025 yang mencapai Rp919 triliun. Tito menyebut, pengurangan tersebut akan dikompensasi melalui kegiatan kementerian/lembaga dengan total anggaran sekitar Rp1.300 triliun.
“Ini yang diharapkan tepat sasaran yang berdampak pada semua daerah. Tapi kita juga melihat kemampuan fiskal dari daerah,” katanya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Namun menurut Tito, kemampuan keuangan daerah saat ini beragam. Ada daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang kuat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di sisi lain masih ada daerah yang masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.
“ini yang perlu dilakukan datanya kita sharing dengan Kemenkeu ketika melakukan alokasi ke tiap daerah kita perhatikan betul kemampuan fiskal daerah itu. Terutama daerah tergantung dari PAD rendah,” kata eks Kapolri tersebut.
Menurut Tito, aspek yang menjadi perhatian pemerintah pusat adalah setiap daerah untuk memenuhi pelayanan minimal baik belanja operasional. Termasuk belanja lainnya kesehatan pendidikan dan infrastruktur, perlindungan sosial dan lainnya. Untuk itu sebagian besar beberapa sektor pengeluaran daerah sudah dikover oleh pemerintah pusat.
Pendidikan juga dikover pemerintah pusat, kesehatan juga sudah diselingi dikover, Kementerian Kesehatan, nanti mungkin kita dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian PU untuk mengkover problem di daerah,” katanya.
“Sehingga meskipun ada pengalihan ke pusat ke KL, tapi pemerintahan tetap berjalan dan dampaknya dapat dirasakan masyarakat karena langsung dikerjakan pemerintah pusat,” katanya.
Tito menjelaskan dari rata-rata pendapatan di daerah mencapai Rp 674 triliun dan belanja Rp 652 triliun dalam realisasi APBN 2025. Sampai Agustus ada beberapa kabupaten yang pendapatannya di atas rata-rata seperti Banjar Baru 78%, Sumbawa Barat 104%, sedangkan rata-rata kabupaten lainnya 49 lainnya.
Sedangkan daerah Papua Barat Daya memiliki kemampuan penyerapan anggaran yang maksimal, karena daerah baru dan kemampuan sumber daya manusia.
“Tingkat provinsi belanja tertinggi Jawa Barat, ada yang punya cadangan cukup bagus seperti maluku Utara,” kata Tito.
“Pendapatan tertinggi belanjanya tinggi bagus seperti Jawa Barat, Jakarta bagus,” sambungnya.
Tinggalkan Balasan