PorosBekasi.com – Sebanyak 25 pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dijadwalkan mengikuti Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Tahapan seleksi ini, yang akan berlangsung pada 14–15 Agustus 2025, dinilai banyak pihak bukan sekadar evaluasi kinerja, melainkan ajang konsolidasi kekuasaan menjelang akhir masa jabatan Wali Kota Tri Adhianto.
Dalam Surat Wali Kota Bekasi Nomor 800.1.14.1/3554/BKPSDM.Adap, para peserta uji diwajibkan menyusun makalah tentang capaian kinerja perangkat daerah tahun 2024, termasuk uraian tugas pokok, hambatan yang dihadapi, hingga rekomendasi kebijakan ke depan.
Makalah harus dikirimkan paling lambat 12 Agustus dalam bentuk hardcopy lima rangkap dan softcopy via flashdisk. Presentasi akan dilakukan di hadapan Sekda dan tim penguji, dengan hasil akhir diumumkan pada 22 Agustus.
Namun, di balik prosedur administratif itu, sorotan tajam muncul atas potensi politisasi dalam proses rotasi dan mutasi jabatan strategis. Dua nama yang merupakan adik kandung Tri Adhianto tercatat masuk dalam daftar uji kompetensi.
“Bagi pejabat yang tidak mengikuti uji kompetensi dianggap mengundurkan diri dari jabatannya,” begitu isi surat pemanggilan, yang menandai ketatnya proses ini, sekaligus membuka peluang penyisihan terhadap mereka yang dianggap tidak loyal.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan adanya praktik nepotisme dan politik balas budi yang kian vulgar. Jika hasil akhir hanya menempatkan “orang-orang dekat” Wali Kota pada jabatan kunci, maka uji kompetensi ini dikhawatirkan menjadi alat legalisasi KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dalam birokrasi Pemkot Bekasi.
Terlebih, beberapa peserta uji berasal dari posisi-posisi strategis yang sebelumnya tersorot dalam audit BPK dan BPKP, termasuk sektor pendapatan daerah, pengadaan proyek, dan pelayanan publik. Indikasi pengamanan struktur kekuasaan lewat loyalis pun semakin menguat.
Publik kini menanti apakah proses ini benar-benar menjadi ajang evaluasi berbasis meritokrasi atau hanya formalitas belaka demi menyamarkan politik dagang jabatan. Jika tak diawasi ketat, bukan tak mungkin Pemkot Bekasi tengah menyiapkan barisan birokrasi loyal di balik nama “uji kompetensi.”
Related Posts:
Tinggalkan Balasan