Oleh: Tinton Ditisrama
Pengajar Hukum Tata Negara dan Pengamat Kebijakan Publik
DI DALAM mal yang penuh cahaya dan AC dingin, pengunjung berlalu-lalang, tertawa, berfoto, dan duduk lama di food court. Tapi belanja? Tidak semua melakukannya. Mereka disebut “Rojali: rombongan jarang beli, dan “Rohana”: rombongan hanya nanya-nanya. Dua istilah jenaka yang kini viral di media sosial, namun diam-diam menyimpan kisah serius tentang kondisi sosial-ekonomi kita hari ini.
Fenomena ini bukan sekadar tren anak muda malas belanja. Ia adalah potret kecil dari ketimpangan ekonomi, pelemahan daya beli, dan bagaimana ruang publik bernama mal telah menjelma jadi “tempat berteduh” sosial baru. Jika kita tilik lebih dalam, Rojali dan Rohana adalah wajah dari kelompok masyarakat yang masih ingin merasakan kenormalan hidup—meski kantongnya tak lagi sejalan dengan harga-harga.
Dari kacamata hukum tata negara, negara memang menjamin hak setiap warga untuk menikmati ruang publik. Tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi yang mengharuskan seseorang membeli saat masuk mal. Justru, dalam kerangka negara hukum, kebebasan bergerak dan berkumpul adalah hak yang dilindungi.
Namun di sisi lain, tugas negara tidak berhenti di sana. Konstitusi kita, khususnya Pasal 33 UUD 1945, mengamanatkan agar kekayaan dan ekonomi dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika angka pengangguran terselubung meningkat, ketika inflasi menggigit, ketika masyarakat hanya bisa melihat etalase tanpa membeli, di situlah tugas negara diuji. Bukan hanya soal anggaran, tapi soal keberpihakan.
Negara kesejahteraan, yang kerap dibanggakan dalam pidato-pidato resmi, harusnya mampu menghadirkan kebijakan yang menjawab realitas Rojali dan Rohana. Bukan dengan menyuruh mereka membeli, tapi dengan menciptakan kondisi agar mereka mampu membeli. Entah lewat program pemberdayaan UMKM, perluasan bantuan sosial yang produktif, atau mendorong kehadiran ruang publik gratis yang manusiawi di luar pusat perbelanjaan.
Kita tentu tidak bisa serta-merta menyalahkan Rojali atau Rohana. Mereka adalah indikator. Mereka adalah termometer sosial. Ketika jumlah mereka makin banyak, itu bukan sekadar statistik mal sepi pembeli, tapi mungkin cermin dari retaknya daya beli rakyat.
Mal bukan musuh. Tapi jika ia menjadi satu-satunya ruang publik yang layak, itu justru jadi masalah. Negara seharusnya hadir dengan membuka ruang-ruang lain: taman kota yang nyaman, pusat komunitas, hingga program pemberdayaan berbasis lokal yang menjangkau warga di luar logika konsumsi.
Jadi, bila lain kali Anda bertemu Rojali dan Rohana di mal, jangan buru-buru mencibir. Bisa jadi, mereka sedang menunjukkan kepada kita bahwa negara ini belum sepenuhnya pulih, belum cukup adil, dan belum sungguh-sungguh sejahtera.
Mereka bukan beban ekonomi. Mereka adalah alarm. Yang semestinya membangunkan kita semua, terutama pemerintah.
Selasa 29 Juli 2025
Disclaimer: Opini ini di luar tanggung jawab redaksi
Tinggalkan Balasan