PorosBekasi.com – Di tengah krisis keuangan yang membelit PT PLN (Persero), Direktur Utama Darmawan Prasodjo, justru jadi sorotan tajam atas dugaan penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk perjalanan ke luar negeri bersama keluarga.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai gaya hidup pimpinan PLN tersebut tak lagi mencerminkan krisis keuangan yang tengah dihadapi perusahaan.
Dugaan perjalanan dinas fiktif ke Melbourne, Australia, yang dilakukan Darmawan bersama istri dan empat anaknya, memunculkan pertanyaan besar soal integritas dan akuntabilitas penggunaan uang negara.
“Ini bukan perjalanan kedinasan biasa. Diduga ada modus perjalanan dinas fiktif di balik jalan-jalan keluarga Darmawan ke luar negeri. Biayanya ditanggung oleh PLN, sementara kondisi keuangan perusahaan justru sedang tidak baik-baik saja,” kata Uchok dalam keterangannya, Kamis (24/7).
Fakta-fakta yang disampaikan CBA menguatkan dugaan, bahwa ada pembiaran atas pemborosan anggaran, bahkan saat kondisi keuangan PLN memburuk.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. (Porosbekasi.com/Dok)
Di saat masyarakat dihadapkan pada ancaman kenaikan tarif listrik, pucuk pimpinan perusahaan justru diduga menikmati fasilitas berlebihan tanpa urgensi yang jelas.
“Laba PLN pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 22 triliun, tapi tahun 2024 turun drastis menjadi Rp 17,7 triliun. Penurunannya mencapai Rp 4,3 triliun,” ungkap Uchok.
Tidak berhenti di situ. Beban utang PLN juga melonjak tajam, memperlihatkan tata kelola keuangan perusahaan yang kian rapuh. CBA merinci bahwa utang PLN meningkat Rp 56,2 triliun hanya dalam kurun satu tahun, dari Rp 655 triliun (2023) menjadi Rp 711,2 triliun (2024).
“Kalau kita rinci, utang jangka pendek PLN pada 2023 sebesar Rp 143,1 triliun. Tahun 2024 menjadi Rp 172 triliun, naik Rp 28,8 triliun. Sedangkan utang jangka panjang naik dari Rp 511,8 triliun menjadi Rp 539,1 triliun atau naik Rp 27,3 triliun,” jelasnya.
Situasi ini memperlihatkan potret ironis pengelolaan sebuah perusahaan negara yang seharusnya menjadi tulang punggung penyediaan energi nasional.
Di atas tumpukan utang dan menurunnya performa keuangan, justru muncul dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Karena itu CBA mendesak Kejaksaan Agung turun tangan dan segera membuka penyelidikan, dengan memeriksa Darmawan Prasodjo.
“CBA akan terus mendesak agar Kejagung memanggil dan memeriksa Darmawan Prasodjo. Harus ada transparansi dan pertanggungjawaban. PLN adalah BUMN strategis, dan rakyat berhak tahu bagaimana uangnya dikelola,” pungkas Uchok.
Tinggalkan Balasan