PorosBekasi.com – Langkah dua pimpinan Perumda Tirta Bhagasasi, Reza Lutfi dan Ade Effendi Zarkasih, menjadi sorotan usai melakukan rotasi sejumlah posisi strategis di internal perusahaan, saat proses seleksi jabatan Direktur Umum, Direktur Teknik, dan Dewan Pengawas Independen masih berlangsung.
Kebijakan yang dinilai sarat kepentingan ini dikritik oleh Gerakan Muda Perubahan (GEMPUR). Perwakilan GEMPUR, Santana, menilai mutasi besar-besaran yang dilakukan keduanya berpotensi mengganggu iklim netralitas dalam masa transisi kepemimpinan.
“Seharusnya proses seleksi ini dijaga agar tetap steril dari manuver struktural yang bisa menimbulkan tafsir negatif. Kami khawatir, rotasi ini justru menciptakan kesan bahwa arah kebijakan ke depan sudah dikondisikan,” ujarnya, Jumat (11/7/2025).
Ia menekankan, bahwa meskipun Direksi saat ini masih memiliki kewenangan penuh, secara etika pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, keputusan semacam ini patut dipertanyakan.
“Kami tidak menuduh ada pelanggaran hukum, tapi secara moral dan tata kelola, langkah ini patut dipertanyakan. Apa urgensinya melakukan mutasi besar-besaran saat dua jabatan penting sedang diseleksi?” tambahnya.
Santana bahkan menyebut langkah ini bisa dianggap sebagai strategi menyusun blok loyalis secara sistematis, agar struktur internal sudah terkunci untuk menyambut pimpinan berikutnya.
“Ini bukan sekadar birokrasi berjalan, ini seperti skenario politik internal. Mereka berdua seolah ingin memastikan siapa pun pemimpinnya nanti, tetap bermain di panggung yang sudah mereka atur dari belakang layar,” tegasnya.
Menurutnya, pejabat yang tidak ikut dalam proses seleksi semestinya menjaga jarak dari keputusan strategis, terutama yang menyangkut perubahan struktur organisasi. Santana khawatir langkah ini akan menghambat kerja direksi baru karena warisan birokrasi yang tidak netral.
“Jika perubahan struktural dilakukan di masa transisi, dikhawatirkan akan membatasi ruang gerak direksi baru. Ini bukan persoalan siapa yang menjabat, tapi bagaimana menjaga marwah dan profesionalisme BUMD kita,” lanjut Santana.
GEMPUR meminta Pemkab Bekasi dan tim panitia seleksi tidak tinggal diam atas dinamika ini. Ia menekankan pentingnya pengawasan agar proses seleksi tetap berjalan bersih, terbuka, dan akuntabel.
“Kami ingin mengingatkan, publik sedang melihat. Jangan sampai seleksi terbuka ini kehilangan makna hanya karena tindakan yang tidak mempertimbangkan etika kelembagaan,” tandasnya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan