PorosBekasi.com – Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) Terpadu yang terletak di belakang Stadion Patriot Candrabhaga, Jalan Ahmad Yani, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, kembali disorot.
Proyek yang menguras dana APBD sebesar Rp 60 miliar dari bantuan Provinsi Jawa Barat, Rp 10 miliar pada tahun anggaran 2023 dan Rp 50 miliar pada 2024, dinilai belum rampung secara layak.
Tahun ini, Pemerintah Kota Bekasi, bahkan mengalokasikan lagi anggaran lebih dari Rp 65 miliar untuk lanjutan pembangunan yang disebut-sebut gagal dari sisi perencanaan.
Banyak bagian bangunan masih terlihat semrawut. Sejumlah kerusakan tampak jelas, seperti dinding yang mulai retak, pegangan tangga stainless yang nyaris copot, plafon ambruk, hingga lantai yang masih berupa peluran tanpa dilapisi keramik. Di area voli dan bulu tangkis pun belum tampak pemasangan kursi penonton.
Ironisnya, dana besar tersebut hanya menghasilkan dua arena, lapangan voli dan bulu tangkis. Publik pun mempertanyakan mengapa fasilitas olahraga lainnya, seperti basket maupun kolam renang tidak sekalian dibangun dalam satu kesatuan gedung, sebagaimana idealnya GOR Terpadu.
“Iya, seharusnya kalau namanya GOR Terpadu itu ya semua cabang olahraga sudah jadi satu di dalam gedung, termasuk kolam renang. kalau seperti sekarang mah sama dengan GOR yang sebelumnya dibongkar, GOR tua dibungkus baru,” ujar Andri, warga yang tinggal tak jauh dari GOR, Rabu (9/7/2025).
Padahal, fasilitas GOR seharusnya bisa menunjang berbagai kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional. Untuk cabang bulu tangkis, misalnya, idealnya tersedia empat lapangan sesuai standar.
Belum lagi lapangan basket, futsal, dan voli yang semestinya turut diakomodasi dengan fasilitas yang lebih representatif dari sebelumnya.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Bidang Bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Eka Chorid Ivo Vauzi, pun tidak mendapat respons. Pesan singkat yang dikirimkan via WhatsApp juga tak diindahkan.
Sejak awal, proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang ditangani Disperkimtan Kota Bekasi juga dinilai minim transparansi. Ketertutupan itu makin terlihat dengan diamnya para pihak terkait ketika dimintai keterangan.






Tinggalkan Balasan