PorosBekasi.com – UPT Asrama Haji Jawa Barat mendapat sorotan usai usai mencuatnya kasus dugaan pencurian yang melibatkan salah satu petugas musiman. Kasus ini memantik desakan dari LSM Titah Rakyat agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen dan pengawasan tenaga musiman di lingkungan asrama haji.
“Kepala UPT harus tegas lekukan evaluasi, termasuk proses rekruitmen calon petugas dan petugas musiman yang sudah ada,” kata Wakil Ketua LSM Titah Rakyat, Teguh, Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, persoalan ini tak bisa lagi dianggap insiden biasa apabila terus terulang. Ia mendorong agar kinerja Kepala UPT Asrama Haji juga turut dievaluasi, karena lemahnya pengawasan dinilai menjadi celah terjadinya pelanggaran.
“Jika kejadian serupa terus terulang, layak dievaluasi juga pengurus Asrama Haji khususnya kepala UPT-nya,” tegasnya.
Sementara Kepala UPT Asrama Haji Jawa Barat, KH Munif Maksum, membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengaku pihaknya langsung mengambil tindakan terhadap petugas musiman yang diduga melakukan pencurian.
“Masalahnya sudah selesai, dan tidak ada yang kehilangan. Hari itu juga langsung dikeluarkan,” ucap Munif, saat dikonfirmasi Porosbekasi.com.
Namun, pernyataan Munif tak serta-merta meredam kritik. Informasi yang beredar menyebutkan, pelaku sempat terekam CCTV saat memasuki kamar korban, pada Senin, 16 Juni 2025 dini hari. Sayangnya, rekaman itu dihapus tak lama setelah kejadian, sehingga memunculkan kecurigaan adanya upaya menutupi insiden.
Lebih lanjut, sistem rekrutmen petugas musiman UPT Asrama Haji Bekasi turut dipersoalkan. Prosesnya dinilai tertutup dan minim akuntabilitas. Dugaan adanya “titipan” dari oknum pegawai negeri sipil di lingkungan UPT pun mengemuka.
“Rekrutmen yang tertutup seperti ini rawan disusupi kepentingan. Ketika hasilnya justru melanggar hukum dan merugikan orang lain, siapa yang bertanggung jawab? Ini bukan sekadar soal pencurian, tapi soal tata kelola yang lemah,” ujar Teguh kembali.
Ia menambahkan, pihaknya telah sejak lama mencurigai pola rekrutmen yang berjalan di UPT Asrama Haji Bekasi. Menurutnya, praktik tertutup dan minim pengawasan menjadi benih persoalan yang lebih besar.
“Bukan hanya tidak transparan, tapi juga tertutup terhadap pengawasan. Maka jangan heran kalau tenaga yang masuk malah bikin masalah,” tandasnya.
Kasus ini seharusnya menjadi momentum bagi Kementerian Agama untuk melakukan audit total terhadap sistem rekrutmen tenaga musiman di asrama haji. Di tengah tanggung jawab besar melayani jemaah haji, kualitas dan integritas petugas tak boleh lagi dianggap urusan sepele.
Tinggalkan Balasan